Bantuan hukum keluarga

Durasi proses perceraian bervariasi tergantung pada kompleksitas kasus, kesepakatan para pihak, dan beban kerja pengadilan. Jika perceraian dilakukan secara sepakat (cerai gugat tanpa sengketa), prosesnya bisa memakan waktu sekitar 3–6 bulan. Namun, jika ada perselisihan mengenai harta gono-gini atau hak asuh anak, bisa berlangsung lebih lama, sekitar 6 bulan hingga 2 tahun.

Harta bersama (gono-gini) adalah harta yang diperoleh selama pernikahan. Menurut Pasal 35 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, harta bersama harus dibagi 50:50, kecuali ada perjanjian pranikah yang mengatur pembagian berbeda. Jika tidak ada kesepakatan, maka pengadilan akan menentukan pembagian berdasarkan kontribusi masing-masing pihak dalam memperoleh harta tersebut.

Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 41 UU Perkawinan, hak asuh anak biasanya diberikan kepada ibu jika anak masih di bawah 12 tahun. Namun, jika ibu dianggap tidak mampu atau ada alasan tertentu, hak asuh dapat diberikan kepada ayah. Jika anak sudah berusia di atas 12 tahun, ia dapat memilih tinggal bersama siapa.

Jika pasangan menikah di luar negeri dan ingin bercerai di Indonesia, mereka harus memastikan bahwa pernikahan tersebut telah dicatatkan di Indonesia melalui Kedutaan atau Kantor Catatan Sipil. Setelah itu, mereka bisa mengajukan gugatan cerai di pengadilan sesuai domisili salah satu pihak di Indonesia. Jika tidak, perceraian harus dilakukan di negara tempat pernikahan dicatat.

Jika tergugat (suami/istri) tidak hadir setelah dipanggil secara sah sebanyak tiga kali berturut-turut, maka sidang dapat dilanjutkan tanpa kehadirannya (verstek). Hakim tetap akan memeriksa gugatan dan memutuskan berdasarkan bukti dan saksi yang diajukan penggugat.